M Nuh: Penghapusan PMPTK Untuk Efisiensi Anggaran

Jakarta – Menteri Pendidikan Nasional M Nuh membantah penghapusan Ditjen Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) akan berdampak pada penurunan mutu dan kualitas para guru. Sebaliknya, penghapusan PMPTK dilakukan untuk efisiensi anggaran, memudahkan kordinasi dan lebih meningkatkan kualitas guru dan tenaga pendidik.

“Ini kan keluarga Diknas juga kan mereka guru intinya, tidak mungkin Diknas tidak memperhatikan karir, nasib guru dan lainnya itu tidak mungkin kan itu sudah ada dalam Undang-undang dan peraturan-peraturan yang lainnya,” ujar Menteri Pendidikan Nasional M Nuh, di gedung Kementrian Pendidikan Nasional, Jl Jenderal Sudirman, Jakarta Rabu (12/5/2010).

Menurut M Nuh, dengan penerapan sistem ini (dihapuskannya Ditjen PMPTK), justru nantinya akan lebih fokus untuk meningkatkan mutu dan kualitas guru karena nantinya akan ada penanggung jawab masing-masing. “Nah, sekarang justru kita distribusi beban yang tadinya bertumpu di satu titik kita bagi dan diintegrasikan karena yang direkstrukturisasi bukan hanya PMPTK tapi juga MPDM (Manajemen Pendidkan Dasar Menengah). Ditjen Pendidikan menengah yang untuk SMK dan SMA nah guru-guru ini yang nanti akan terintegrasi, karena untuk yang saat ini untuk peningkatan fasilitaskita harus mengkoordinasikan dua Ditjen,” ungkapnya.

Lebih lanjut menurutnya, hal ini diambil karena jumlah tenaga pengajar di Indonesia mencapai 2,6 juta sehingga pihak Kemendiknas merasa perlu memilah-milah untuk menaungi para tenaga pengajar sesuai dengan jenjang pendidikan dan sekolah tempat mereka mengajar.

“Karena kan guru kita 2,6 juta kita akan bagi-bagi mana yang sudah selesai kualifikasinya dan yang belum (ya) diselesaikan dan ke depannya kita akan bentuk pengawas kepala sekolah dan nanti akan ada Ditjen sendiri,” paparnya.

Jika hal ini diterapkan nantinya tidak ada penumpukan tanggung jawab hanya pada Ditjen PMPTK melainkan sekarang sudah didistribusikan sesuai dengan spesialisasi masing-masing sekolah dan tenaga pengajar.

“Ibarat jalan tol dulu hanya dibuka satu pintu sehingga jalurnya menumpuk (di Ditjen PMPTK), sekarang kan dibuat banyak pintu sehinga jalurnya tidak menumpuk,” jelasnya.

Selain itu program ini juga masih harus disosialisasikan kepada masyarakat karena hal ini juga diperuntukan untuk meningkatkan kesejahteraan guru-guru di Indonesia. “Misalnya tugas di Kementrian masalah sertifikasi pembinaan peningkatan profesi, percepatan kualifikasi karena banyak guru kita yang belum D4 atau S1, karena kan Undang-undangnya masih baru yang mensyaratkan mesti S1,” pungkasnya.

Sebelumnya, ribuan guru yang tergabung dalam Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) berunjuk rasa di Gedung DPR dan Kementrian Pendidikan Nasional. Mereka menuntut agar Ditjen PPMTK tidak dihapuskan karena akan menurunkan mutu pendidik. Mereka mengancam akan melakukan mogok nasional dan berunjuk rasa di depan istana presiden.

(detik.com mpr/ape)

Both comments and pings are currently closed.

One Response to “M Nuh: Penghapusan PMPTK Untuk Efisiensi Anggaran”

  1. ???|??|??|??|??|??|??|…

    [...]M Nuh: Penghapusan PMPTK Untuk Efisiensi Anggaran | Dindik Banyumas[...]…